RAPBD Jambi 2027 Jadi Sorotan, Pemprov Diminta Pastikan Anggaran Berdampak bagi Masyarakat
Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2027 mulai memasuki tahapan penting. Pemerintah Provinsi Jambi menyampaikan Nota Keuangan RAPBD 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi pada Senin, 5 Oktober 2026. Dalam penyampaian tersebut, Gubernur Jambi Al Haris menegaskan bahwa penyusunan anggaran daerah harus dilakukan secara realistis, efisien, berkelanjutan, dan tetap diarahkan untuk menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pemerintah daerah juga mendorong setiap organisasi perangkat daerah atau OPD agar tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi lebih menekankan hasil dan dampak dari setiap program yang dijalankan.
Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah Provinsi Jambi pada 2027 ditargetkan mencapai sekitar Rp3,95 triliun. Angka itu mengalami kenaikan sekitar Rp195,06 miliar atau 5,19 persen dibandingkan APBD Murni 2026. Pendapatan tersebut berasal dari beberapa sumber, dengan Pendapatan Asli Daerah atau PAD diproyeksikan mencapai sekitar Rp2,054 triliun. Pajak daerah menjadi salah satu komponen terbesar dalam PAD dengan target sekitar Rp1,68 triliun. Sementara itu, transfer dari pemerintah pusat diproyeksikan mencapai sekitar Rp1,89 triliun. Struktur tersebut memperlihatkan bahwa kemampuan pemerintah daerah meningkatkan pendapatan sendiri tetap menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan fiskal Jambi.
Di sisi belanja, Pemerintah Provinsi Jambi merencanakan pengeluaran sekitar Rp4,021 triliun. Belanja tersebut terdiri atas belanja operasi sekitar Rp2,87 triliun, belanja modal sekitar Rp437,30 miliar, belanja transfer sekitar Rp680,15 miliar dan belanja tidak terduga sekitar Rp31,73 miliar. Dengan komposisi tersebut, terdapat potensi defisit sekitar Rp68,45 miliar yang direncanakan ditutup menggunakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran atau SiLPA tahun 2026. Pemerintah daerah menyadari bahwa ruang fiskal yang tersedia masih terbatas sehingga setiap pengeluaran harus benar-benar disusun berdasarkan prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat.
Kondisi fiskal tersebut menjadi salah satu tantangan bagi pemerintah daerah dalam menentukan program pembangunan pada tahun mendatang. Gubernur Jambi menyampaikan bahwa kondisi APBD saat ini berbeda dibandingkan beberapa tahun sebelumnya ketika anggaran daerah sempat berada di atas Rp5 triliun. Saat ini kapasitas APBD berada di kisaran Rp4 triliun sehingga pemerintah harus lebih selektif dalam menentukan program. Kebijakan efisiensi kemudian menjadi bagian penting dalam penyusunan RAPBD 2027 agar keterbatasan anggaran tidak mengurangi kemampuan pemerintah memberikan pelayanan publik dan menjalankan program prioritas.
Pesan pemerintah kepada OPD untuk mengubah orientasi kerja juga menjadi perhatian. Selama ini keberhasilan sebuah program terkadang lebih banyak dilihat dari tingkat penyerapan anggaran. Padahal, anggaran yang terserap belum tentu secara otomatis menghasilkan manfaat besar bagi masyarakat. Pemerintah Jambi menginginkan agar setiap rupiah yang dibelanjakan memiliki hasil yang jelas, baik dalam bentuk pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan, penguatan ekonomi maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perubahan pola pikir tersebut menjadi penting ketika pemerintah daerah harus bekerja dengan ruang fiskal yang semakin terbatas.
Dari sisi ekonomi, kebijakan anggaran juga memiliki hubungan langsung dengan kondisi pertumbuhan daerah. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi sebelumnya mencatat pertumbuhan ekonomi Jambi berada di angka 4,15 persen secara tahunan, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di atas 5,29 persen dan pertumbuhan ekonomi Sumatra sekitar 5,06 persen. DJPb menilai percepatan penyerapan anggaran, terutama belanja modal dan Dana Alokasi Khusus fisik, diperlukan agar belanja pemerintah dapat memberikan efek terhadap aktivitas ekonomi daerah.
Situasi tersebut membuat RAPBD 2027 tidak hanya menjadi dokumen administratif pemerintah, tetapi juga instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Jambi. Pemerintah daerah perlu memastikan belanja modal benar-benar diarahkan kepada sektor yang memiliki dampak luas. Infrastruktur, konektivitas, pertanian, pendidikan, kesehatan, UMKM dan berbagai sektor produktif dapat menjadi bagian penting dari strategi tersebut. Setiap program harus memiliki indikator keberhasilan yang jelas sehingga masyarakat dapat melihat hubungan antara anggaran yang dikeluarkan pemerintah dengan perubahan yang terjadi di lapangan.
Pembahasan RAPBD juga akan menjadi ruang penting bagi DPRD Provinsi Jambi untuk menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran. Legislatif memiliki peran dalam memastikan setiap program yang masuk dalam APBD sesuai kebutuhan masyarakat dan target pembangunan daerah. Pembahasan antara pemerintah dan DPRD diharapkan tidak sekadar membicarakan angka, tetapi juga melihat prioritas, urgensi dan dampak jangka panjang dari setiap program. Dengan kondisi anggaran yang terbatas, kemampuan menentukan prioritas akan menjadi salah satu faktor utama keberhasilan APBD 2027.
Masyarakat Jambi pada akhirnya akan menjadi pihak yang menilai apakah kebijakan anggaran tersebut berhasil atau tidak. Pembangunan jalan, fasilitas kesehatan, sekolah, pelayanan administrasi, pemberdayaan ekonomi dan program sosial merupakan sejumlah bidang yang dampaknya dapat dirasakan secara langsung. Karena itu, transparansi dalam pengelolaan anggaran juga perlu diperkuat. Informasi mengenai program, target, anggaran dan hasil pelaksanaan perlu disampaikan secara terbuka agar masyarakat dapat ikut mengawasi penggunaan uang publik.
Dengan demikian, pembahasan RAPBD Jambi 2027 menjadi momentum penting untuk menentukan arah pembangunan daerah pada tahun mendatang. Tantangan fiskal memang cukup besar, tetapi pemerintah masih memiliki ruang untuk melakukan inovasi pembiayaan, meningkatkan pendapatan daerah dan memperbaiki kualitas belanja. Pesan Gubernur Al Haris agar OPD tidak sekadar mengejar serapan anggaran menunjukkan adanya dorongan untuk mengubah cara kerja pemerintahan agar lebih berorientasi pada hasil. Tahap berikutnya adalah memastikan komitmen tersebut benar-benar diterjemahkan dalam program yang konkret dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat Jambi.
