Pertumbuhan Ekonomi Jambi Jadi Perhatian, Pemerintah Didorong Percepat Belanja dan Perkuat Sektor Produktif
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah memasuki akhir 2026. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPb Provinsi Jambi mencatat pertumbuhan ekonomi daerah berada di angka 4,15 persen secara tahunan. Angka tersebut masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional yang telah mencapai lebih dari 5,29 persen maupun pertumbuhan ekonomi Sumatra sekitar 5,06 persen. Kondisi ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah karena Jambi memiliki sejumlah sektor ekonomi penting yang dapat dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan lebih tinggi.
Menurut DJPb Jambi, salah satu faktor yang memengaruhi perlambatan tersebut adalah fluktuasi harga komoditas global yang menjadi salah satu basis perekonomian daerah. Jambi memiliki berbagai komoditas unggulan yang berkaitan dengan sektor perkebunan, pertanian, pertambangan dan industri pengolahan. Ketergantungan terhadap pergerakan harga komoditas membuat perekonomian daerah dapat mengalami perubahan ketika harga di pasar global bergerak turun atau permintaan mengalami pelemahan. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya diversifikasi ekonomi agar pertumbuhan Jambi tidak terlalu bergantung pada satu kelompok komoditas.
Selain persoalan komoditas, percepatan belanja pemerintah juga dinilai memiliki peran penting. DJPb Jambi mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat penyerapan anggaran, terutama belanja modal dan Dana Alokasi Khusus fisik. Belanja pemerintah memiliki efek berantai terhadap perekonomian karena pembangunan infrastruktur membutuhkan tenaga kerja, bahan bangunan, jasa konstruksi dan berbagai produk dari pelaku usaha lokal. Ketika belanja terlambat, dampak ekonominya juga berpotensi tertunda dan baru terasa pada akhir tahun.
Percepatan anggaran bukan berarti pemerintah harus menghabiskan anggaran tanpa mempertimbangkan kualitas. Justru, tantangan yang lebih besar adalah bagaimana anggaran dapat digunakan secara cepat sekaligus tepat sasaran. Program yang direncanakan harus memiliki target yang jelas dan mampu memberikan manfaat kepada masyarakat. Pemerintah daerah perlu menghindari pola belanja yang hanya mengejar persentase realisasi tanpa memperhatikan hasil akhir. Dalam konteks pembangunan daerah, kualitas belanja menjadi sama pentingnya dengan tingkat serapan.
Sektor usaha masyarakat juga memiliki posisi penting dalam upaya memperkuat ekonomi Jambi. UMKM, perdagangan, pertanian, industri kreatif dan berbagai kegiatan ekonomi berbasis masyarakat dapat menjadi penggerak ekonomi ketika memperoleh akses terhadap pasar, pembiayaan dan pendampingan. Pemerintah daerah dapat memperkuat ekosistem tersebut melalui berbagai kebijakan yang mendorong kemudahan berusaha serta memperluas akses pasar. Ketika aktivitas usaha lokal meningkat, perputaran uang di daerah juga akan semakin besar dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.
Pengembangan ekonomi Jambi juga dapat dikaitkan dengan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif. Pemerintah Kota Jambi, misalnya, tengah mendorong kawasan Kota Tua sebagai ruang aktivitas ekonomi, seni, budaya dan kreativitas masyarakat melalui Jambi Artistry Gastronomy Festival atau JAG Fest 2026. Festival tersebut berlangsung pada 3 dan 4 Oktober 2026 dan dirancang untuk berlanjut dengan kegiatan berbeda setiap pekan. Pengembangan kawasan kota tua seperti ini menunjukkan bahwa aktivitas budaya dapat dikombinasikan dengan sektor kuliner, komunitas dan UMKM untuk menciptakan aktivitas ekonomi baru.
Konektivitas juga menjadi faktor yang tidak dapat dilepaskan dari pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur jalan yang baik akan mempermudah distribusi hasil pertanian, perkebunan dan produk industri dari sentra produksi menuju pasar. Bagi pelaku usaha, biaya logistik menjadi salah satu faktor yang menentukan daya saing. Karena itu, pembangunan infrastruktur harus dilihat bukan hanya sebagai pembangunan fisik, tetapi sebagai investasi jangka panjang untuk menurunkan biaya ekonomi dan memperluas akses masyarakat terhadap pusat perdagangan.
Di tengah keterbatasan fiskal, pemerintah daerah dituntut semakin kreatif mencari sumber pembiayaan pembangunan. Gubernur Jambi Al Haris baru-baru ini meminta OPD untuk proaktif mencari sumber pembiayaan dalam RAPBD 2027. Pemerintah juga mendorong kolaborasi dengan pemerintah pusat dan berbagai pihak untuk mendukung program pembangunan. Langkah tersebut menjadi penting karena kapasitas APBD daerah tidak selalu mampu membiayai seluruh kebutuhan pembangunan secara bersamaan.
Tantangan berikutnya adalah memastikan pertumbuhan ekonomi benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang hanya terlihat dalam angka statistik belum cukup apabila tidak disertai peningkatan pendapatan, kesempatan kerja dan kualitas hidup. Pemerintah daerah perlu melihat bagaimana kebijakan ekonomi berdampak terhadap petani, pedagang, pekerja, pelaku UMKM dan kelompok masyarakat lainnya. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur berdasarkan angka pertumbuhan, tetapi juga pemerataan manfaat ekonomi.
Ke depan, Jambi memiliki peluang untuk memperkuat pertumbuhan melalui kombinasi antara pengelolaan komoditas unggulan, pengembangan industri pengolahan, penguatan UMKM, pariwisata, ekonomi kreatif dan pembangunan infrastruktur. Percepatan belanja pemerintah dapat menjadi salah satu pemicu, tetapi harus dilakukan dengan perencanaan yang matang. Tantangan pertumbuhan 4,15 persen menjadi sinyal bahwa diperlukan strategi yang lebih agresif sekaligus terukur. Jika pemerintah daerah mampu mengoptimalkan potensi lokal dan mengarahkan anggaran kepada sektor produktif, ekonomi Jambi memiliki ruang untuk tumbuh lebih kuat pada periode berikutnya.
